Belum Sehari Dilantik, KontraS Tolak Wiranto sebagai Menko Polhukam

JAKARTA - Belum satu hari usai pengumuman Reshuffle kabinet kerja jilid II oleh Presiden Jokowi. Hari ini Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar aksi untuk menolak keputusan perombakan tersebut.

Wakil Kordinator Bidang Advokasi KontraS, Yati Andriyani menegaskan, satu kesalahan besar menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam. Pasalnya, purnawirawan jenderal tersebut terlilit oleh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

"Secara tegas kami sampaikan agar pengangkatan bapak Wiranto sebagai Menko Polhukam dibatalkan," kata Yati di Depan Istana Negara jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).

(Baca: Aktivis HAM Protes Wiranto Masuk Kabinet Kerja)

Yati juga membeberkan beberapa kasus yang menyeret nama Wiranto terkait dengan catatan buruk pelanggaran HAM dan diduga harus sangat bertanggung jawab dalam hal tersebut.

"Khususnya tahun 1998 dan 1999, misalkan pada peristiwa Timor Leste sejumlah rekomendasi menyatakan bahwa Wiranto patut diduga dimintai pertanggungjawabannya atas kelalalaiannya mencegah pelanggaram HAM di sana pada tahun 1999," tegas Yati.

"Yang lain juga Komnas HAM sudah mengeluarkan penyelidikan tentang pelanggaran HAM masa lalu terkait dengan penculikan aktivis 1997 dan peristiwa 27 Juli, lalu tragedi Semanggi 1dan 2. Di mana pada saat itu Wiranto menjadi Panglima TNI atau ABRI tidak mampu mengendalikan sehingga terjadi suatu kejahatan manusia terhadap warga Indonesia," sambungnya.

Oleh karena itu secara tegas, Yati menyebutkan bahwa KontraS menolak Wiranto sebagai Menko Polhukam.