FOKUS: Menuju Babak Akhir Konflik 14 Tahun Universitas Trisakti

 

Empat belas tahun setelah konflik Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti bermula, penunjukkan rektor baru diharapkan menjadi awal dari sebuah akhir. Namun, pihak universitas masih keberatan dengan kebijakan yayasan tersebut.

Dalam sebuah audiensi dengan Senat Universitas Trisakti, Rabu, 19 Juli 2016, Menristekdikti M Nasir menawarkan sejumlah solusi dalam konflik antara Universitas Trisakti dengan Yayasan Trisakti tersebut. Salah satunya, jika Universitas Trisakti akan menjadi negeri, maka biaya kuliah harus disesuaikan dengan biaya kuliah PTN.

"Bisa sekira Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Pertanyaannya, Trisakti siap atau tidak. Dalam hal ini, dosen akan menjadi korban utama. Karena pendapatan mereka bisa saja berkurang," ujarnya.

Nasir juga menegaskan, Universitas Trisakti pun harus siap diaudit dari berbagai aspek. Pasalnya, meski berstatus kampus swasta, aset yang digunakan adalah milik negara.

"Untuk menjadi PTN sendiri tidaklah mudah. perguruan tingginya harus sehat dulu," tegas Nasir.

Sekira sebulan setelah mediasi di Kemristekdikti, suasana tegang menyelimuti Universitas Trisakti. Rabu, 24 Agustus, dini hari, ratusan preman menduduki kampus di kawasan Grogol, Jakarta Barat tersebut.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti lalu duduk bersama dalam proses mediasi dengan Menristekdikti Mohamad Nasir, rektor pilihan yayasan, Edy Suandi Hamid, serta Senat Trisakti selama satu jam lebih. Di antara hasil mediasi adalah, PDPT Usakti akan diselamatkan oleh Dikti sehingga dekan dan dosen bisa mengaksesnya tanpa harus ke rektorat atau yayasan.

Kemudian, mediasi juga menyepakati perlu segeranya diadakan forum yang melibatkan kedua belah pihak untuk mencari solusi. Forum ini juga akan dihadiri wakil Kemristekdikti, Kemenkumham, Komnas HAM, komisi X DPR RI, dan mahasiswa.

"Dengan melibatkan berbagai elemen, forum diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang sudah terjadi sejak 2002 itu," ujar Presiden Mahasiswa (Presma) Usakti, Abdul Kader menyampaikan, ada tiga poin hasil mediasi tersebut.

Kader menegaskan, penolakan atas pilihan yayasan menunjuk Edy Suandi sebagai rektor baru bukan karena tak suka dengan sosoknya. "Terkait rektor baru, Kami menolak mekanismenya bukan orangnya. Itu yang harus ditandai. Prof Edy tadi juga mengatakan apabila kehadiran beliau jusru menambah permasalah, beliau bilang siap mundur," pungkas Kader.

(Awaludin)