DPR Tuntut Penjelasan Menlu Soal Enam Isu

JAKARTA - Selama delapan bulan terakhir banyak ancaman menghantui warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Pemerintah dibuat ketar-ketir dengan keselamatan para WNI, sebut saja di Turki, perairan Filipina Selatan dan Malaysia serta maraknya penipuan.

Untuk itu, Komisi I DPR RI hari ini, Rabu (30/8/2016) mengadakan rapat untuk meminta penjelasan terakit enam isu sentral urusan luar negeri Indonesia kepada Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi. Pertama yang paling santer menimbulkan isak tangis banyak keluarga di Indonesia, yakni penangkapan puluhan WNI anak buah kapal di perairan Filipina Selatan. Hal ini sangat dipertanyakan, karena terjadinya lebih dari dua kali. Sepuluh WNI pertama dibebaskan, kemudian belasan lainnya ditangkap selang sebulan kemudian.

Kinerja tim Kemlu juga dipertanyakan terkait upaya penyelesaian penahanan 177 WNI calon jamaah haji di Filipina. Seperti diketahui, pada 19 Agustus, ratusan warga Indonesia itu dijebloskan ke pusat detensi Taguig karena kedapatan membawa paspor haji palsu. Menlu Retno menegaskan untuk kesekian kalinya, posisi mereka adalah korban penipuan sindikat pembuat paspor palsu.

"Saya tegaskan, 177 WNI ini adalah korban sindikat pemalsuan paspor haji di Filipina, sehingga kami minta mereka diperlakukan selayaknya korban, bukan pelaku," tegas Menlu saat menghadiri sidang komisi I dPR RI di Senayan, Jakarta pada Rabu (30/8/2016).

Penangkapan tiga WNI mahasiswa di Turki karena diduga berafiliasi dengan Fethullah Gulen dan gerakan Hizmet juga mendapat sorotan dalam sidang komisi I DPR kali ini. Selain itu, permasalahan dwi kewarganegaraan hingga kini, seperti yang dimiliki mantan menteri ESDM Archandra Tahar, juga dipersoalkan. DPR dalam hal ini meminta penjabaran kemlu soal polemik kewarganegaraan itu jika ditinjau dari UUD 1945.

Meskipun Indonesia tidak ikut meributkan kedaulatan di Laut China Selatan, sebagai pelopor ASEAN, Menlu diminta pertanggungjawabannya soal posisi Indonesia dalam menyikapi hasil PCA Den Haag pada Juli lalu. Terakhir, DPR meminta informasi terkini soal isu-isu global lainnya yang ada sangkut pautnya dengan peran Indonesia. Salah satu isu luar negeri yang dipertanyakan adalah TKI di Arab Saudi.

Namun lebih dari itu, Menlu memaparkan pula hasil-hasil pertemuan bilateral kepala negara dan pemerintahan asing ke Jakarta. Antara lain, hasil pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Selandia Baru John Key dan Presiden Ukraina beberapa waktu lalu.

(Rifa Nadia Nurfuadah)