Banyak Warga Tak Bisa Memilih, Ini Alasan Mendagri

JAKARTA - ‎Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membenarkan bahwa masih banyak terdapat warga yang tak dapat menggunakan hak suaranya akibat kehabisan kertas suara di Pilkada Serentak 2017.

Tjahjo menjelaskan, mekanisme pemungutan suara selalu dilakukan dengan melebihkan 2,5% kertas suara berdasarkan jumlah DPT yang ada di satu TPS. Sehingga, selanjutnya pemerintah akan memusnahkan seluruh kertas suara guna menghindari kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.

"Kalau surat suara, kemarin memang kami mintakan dibakar, sepakat. Tetap per-TPS disisakan 2,5%. Kalau enggak, surat suara yang sudah menumpuk di KPU bisa disalahgunakan," kata Tjahjo di Kompleks Istana Negara, Kamis (16/2/2017).

Tjahjo memastikan, seluruh pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2017 telah dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman pesta demokrasi kepala daerah sebelumnya. ‎Oleh sebab itu, ia menduga kekurangan kertas suara terjadi akibat pemilih yang tidak merekam ulang E-KTP-nya sebagai pemilih.

"‎Pengalaman yang sudah-sudah ya, 2,5% ketentuannya. Nah, ternyata 56 ribu penduduk DKI yang belum terdaftar itu, tidak mendaftar, tidak merekam ulang e-KTP luar biasa, ikut datang. Nah, ya mentok. Di daftar dia tidak ada, datangnya juga pukul 12.00 WIB atau 12.30 WIB, sisa 2,5 % kartu suara sudah habis, ya enggak sempat lari ke sana. Kalau sempat lari ke TPS lain, beda dengan domisilinya enggak bisa, dan sampai di sana kartunya sudah habis juga," tandasnya Tjahajo.