Hong Kong Gelar Pemilu di Tengah Kabar Intervensi China

HONG KONG – Tiga kandidat bertarung untuk menjadi pemimpin eksekutif Hong Kong dalam pemilihan umum (pemilu) yang digelar Minggu (26/3/2017). Pemilu tersebut digelar di tengah kabar campur tangan (intervensi) China.

Sebanyak 7,3 juta warga Hong Kong tidak memiliki kriteria khusus untuk pemimpin berikutnya menggantikan Leung Chun-ying yang pro-Beijing. Pemenang pemilu nantinya dipilih sebagai pemenang oleh 1.200 anggota komite elektoral yang dipenuhi kubu pro-China dan loyalis pro-kemapanan.

Ketiga kandidat adalah dua mantan pejabat tinggi Hong Kong, Carrie Lam dan John Tsang; serta seorang pensiunan hakim, Woo Kwok-hing. Carrie Lam dinilai sebagai kandidat favorit untuk menjadi pemimpin eksekutif Hong Kong.

“Saya berharap kita ingat bahwa pada 24 Maret 2017, kita orang-orang Hong Kong datang bersama-sama dan memberikan restu paling tulus bagi sebuah Hong Kong yang bersatu serta lebih baik,” tutur John Tsang, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (26/3/2017).

Ratusan ribu orang berunjuk rasa karena menduga China akan mengintervensi pemilu tersebut. Negeri Tirai Bambu diyakini sedang melobi 1.200 anggota komite elektoral untuk memenangkan Carrie Lam daripada John Tsang yang dipandang lebih populer dan dianggap mampu mendamaikan situasi di Hong Kong.

Suhu politik di Hong Kong dalam beberapa tahun ini memanas. Demonstrasi besar-besaran pada 2014 yang diprakarsai oleh mahasiswa menjadi penyebabnya. Beruntung, tuntutan untuk penyelenggaraan pemilu secara terbuka dipenuhi oleh Pemerintah China.

Sejak kembalinya Hong Kong ke kekuasaan China pada 1997, Beijing meningkatkan kontrol ke wilayah tersebut. Padahal, Pemerintah China sempat menjanjikan kebebasan serta otonomi yang lebih luas di bawah formula ‘Satu Negara, Dua Sistem’.

Sebagian besar warga khawatir Carrie Lam akan melanjutkan kebijakan keras dari pemimpin pksekutif petahana Hong Kong, Leung Chun-Ying. Carrie Lam dianggap tidak akan mempertahankan status otonomi dan nilai-nilai luhur Hong Kong. Bekas koloni Inggris itu diyakini lebih membutuhkan sosok populer yang dapat menyatukan serta menurunkan suhu politik.

(Wikanto Arungbudoyo)