NTT Tertinggi soal Kasus TKI Ilegal, Menteri Yohana Minta Pemda Tekan Pengiriman TKI

Lebih lanjut, Menteri Yohana menjelaskan persoalan TKI ilegal telah membawa dampak yang buruk bagi kehidupan keluarga, seperti perceraian dan penelantaran terhadap pendidikan anak. Untuk mengatasi persoalan human trafficking ini, Kementerian PPA sedang memikirkan untuk mendirikan Human Technical College seperti di Filipina.

Sekolah ini berbentuk seperti Poltekes Kementerian Kesehatan tetapi jenjangnya hanya diploma satu. "College ini dikhususkan bagi anak-anak perempuan lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka dapat mengambil beberapa program keahlian seperti hospitality, nursing atau baby sitter. Kita akan bekerja sama dengan Australia sebagai tempat magang. Australia juga akan memberikan sertifikat internasional sehingga mereka bisa menjadi TKW yang profesional,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Benny Alexander Litelnoni, menjelaskan sejumlah cara yang dipakai para perekrut tenaga kerja ilegal. Menurutnya, pola rekrutmen tenaga kerja dilakukan dengan sangat rapi melalui pendekatan kekeluargaaan, dilanjutkan dengan pengiriman TKI satu per satu, sehingga tidak mudah dilacak oleh Satgas Perdagagan Orang.

Karenanya, butuh kerja sama dan koordinasi yang intensif antara tingkatan pemerintahan sampai pada tataran pemerintahan paling rendah yakni RT/RW. "Banyaknya Bandara dan Pelabuhan di NTT menjadi pintu keluar strategis bagi para TKI/TKW illegal,” jelas Wagub Litelnoni. (ris)

(Awaludin)