Kasus Debora, DPRD DKI Sebut Izin Operasi RS Mitra Keluarga Layak Dicabut

Selain itu, menurut Politisi Golkar ini, pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan intens terhadap rumah sakit swasta. Pasalnya, tidak sedikit dari rumah sakit yang enggan menerima pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Padahal, pasien BPJS dan umum sama-sama membayar layanan medis di rumah sakit tersebut. "Saya tidak habis pikir kalau rumah sakit tidak menerima BPJS. Rakyat yang menggunakan BPJS itu kan tidak gratis, dia tetap membayar premi. Kalau dia tidak membayar sendiri ya dibayar pemerintah. Jadi, rumah sakit itu enggak ada ruginya. Jangan merasa ketika menerima BPJS, rumah sakit itu turun kelas," katanya.

Kasus meninggalnya bayi Debora, kata Ashraf, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dinas Kesehatan wajib menyelidiki kasus itu hingga tuntas karena berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang. Menurut dia, siapapun yang berobat ke rumah sakit wajib jadi perhatian rumah sakit untuk segera ditolong walaupun si pasien tidak memiliki uang.

"Yang jadi penting buat kita adalah pelayanan. Soal umur kan semua di tangan Tuhan. Pelayanan ini jadi penting, ketika orang datang ke rumah sakit, maka tanpa alasan apa pun pihak rumah sakit harus melayani dengan sebaik-baiknya. Pertolongan pertama harus melakukan tindakan medis tanpa menunggu pembayaran. Tidak ada alasan rumah sakit swasta sebesar apa pun, tidak menerima BPJS," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memanggil pihak RS Mitra Keluarga untuk menjelaskan insiden tersebut. Namun begitu, hingga saat ini pihak Dinkes masih melakukan investigasi melalui tim yang telah dibentuk untuk mencari kebenaran dari kasus tersebut. 

(Ranto Rajagukguk)