Iran dan Turki diketahui menentang keras upaya referendum kemerdekaan suku Kurdi. Teheran dan Ankara menganggap referendum itu dapat memicu upaya separatisme dari suku Kurdi di wilayah masing-masing. Pemerintah Otonomi Kurdistan sendiri menolak seruan PBB, Amerika Serikat (AS), dan Inggris itu menunda referendum yang dinilai dapat menggoyahkan stabilitas kawasan.
Referendum rencananya akan digelar di wilayah sengketa Kirkuk, serta tiga area yang diklaim Pemerintah Irak, yaitu Makhmour, Sinjar, dan Khanaqin. Wilayah Otonomi Regional Kurdistan (KRG) sendiri berpusat di Arbil.
BACA JUGA: Erdogan Minta Irak Cegah Referendum Kemerdekaan Suku Kurdi
Perdana Menteri (PM) Irak Haider al Abadi sudah menasihati agar KRG tidak memisahkan diri pada 2016. Namun, Massoud Barzani meyakini Irak harus dibagi secara adil kepada tiga kaum utama yaitu, kaum Syiah, Sunni, dan Kurdi demi mencegah pertumpahan darah akibat konflik sektarian berkepanjangan.
(Rahman Asmardika)