MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
BEIRUT - Akhir pekan lalu, Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad Hariri menyampaikan pengunduran diri dari Riyadh, Arab Saudi. Langkah ini pun segera menuai polemik.
Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri pada Rabu 8 November waktu Beirut bahkan kembali menyatakan pengunduran diri PM Hariri inkonstitusional.
"Kabinet masih ada dan pengumuman (Saad) Hariri mengenai pengunduran dirinya dengan cara ini takkan mengubah sifatnya," kata Berri kepada anggota Parlemen sebagaimana tercantum di dalam satu pernyataan dari kantor medianya.
BACA JUGA: Diduga Khawatir Akan Nyawanya, PM Lebanon Mengundurkan Diri Secara Mengejutkan
Berri menyatakan Kabinet akan terus berfungsi secara normal. Ketua Parlemen Lebanon tersebut menggarisbawahi "pentingnya untuk memelihara persatuan nasional dan membentengi wilayah dalam negeri".
"Rakyat Lebanon mampu mengatasi semua bermacam krisis yang muncul pada masa lalu, dan persatuan mereka juga akan memungkinkan mereka mengatasi penghalang saat ini," kata Berri.
BACA JUGA: PM Lebanon Mengundurkan Diri, Iran: Ini Skenario untuk Ciptakan Ketegangan di Kawasan
Saad Hariri mengumumkan pengunduran dirinya pada Sabtu 4 November dalam pidato yang disiarkan dari Arab Saudi. Pengumuman itu sangat mengejutkan dunia politik di Lebanon.
Nabih Berrit mengatakan ia sedang menunggu kepulangan Saad Hariri ke Lebanon "dan itu akan menegaskan pengunduran dirinya, atau itu tidak sah", demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis (9/11/2017). "Dan ketika ia mengundurkan diri dengan dasar norma, konsultasi Parlemen akan dilakukan untuk menunjuk seorang perdana menteri baru."
BACA JUGA: Pasca Pengunduran Diri PM Hariri, Bahrain Perintahkan Warganya Tinggalkan Lebanon
Menurut Undang-Undang Dasar Lebanon, seorang perdana menteri yang mengundurkan diri secara teori bertindak sebagai perdana menteri sementara sampai perdana menteri baru dipilih dan berhasil membentuk kabinet.
"Masalah politik yang telah ditimbulkan oleh pengunduran diri itu hanya akan diselesaikan oleh kabinet politik," kata Nabih Berri dalam petunjuk nyata bahwa ia menentang pembentukan pemerintah yang terdiri atas para teknokrat.
(Rifa Nadia Nurfuadah)