Ketua DPD RI Curhat ke Presiden Jokowi Belum Punya Gedung

"‎Padahal dalam rangka mengawal otonomi daerah dan menampung dan menyalurkan aspirasi daerah, yang diperlukan hanyalah perwujudan kewajiban konsitusional DPD secara utuh sebagaimana diatur Pasal 22 D dan Pasal 23 UUD 1945‎," ujarnya.

Sehingga, ketua umum Partai Hanura itu menilai, untuk mengoptimalkan peran DPD tersebut dapat ‎merevisi UU MD3 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Dengan penyempurnaan berbagai UU tersebut, kewenangan legeslasi DPD dapat dinormalkan kembali sesuai dengan perintah UUD 1945," urainya.

(Awaludin)