Rawan Dikorupsi, KPK Pantau Pembahasan APBD

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau proses pembahasan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebab, anggaran daerah rawan dikorupsi oleh oknum pejabat daerah.

‎Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan pihaknya memang sudah lama memantau setiap pengeluaran dan pemasukan anggaran di daerah. Hal itu untuk mencegah dana untuk pembangunan di daerah tersebut dibancak.

"Dari sisi pencegahan, KPK telah menggapai hampir semua provinsi guna mencari tahu bagaimana daerah mengelola pengeluaran dan pemasukan," kata Saut saat dikonfirmasi, ‎Kamis (30/11/2017).

 (Baca juga: Mendagri Sebut Perencanaan Anggaran Rawan Dikorupsi)