Misbakhun Minta Penyusunan Anggaran Tak Pakai Jurus Pukul Rata
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR M Misbakhun mengkritik terminologi penghematan anggaran pada Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2016. Menurutnya, penghematan anggaran tak perlu dilakukan seandainya sejak awal program disusun secara lebih baik dan disesuaikan dengan serapan anggaran tahun sebelumnya.
Misbakhun mengatakan, pemotongan anggaran yang saat ini sedang dilakukan semua kementerian atas dasar Inpres Nomor 4/2016, sebenarnya tak terlalu mengena. Dia mencontohkan realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada 2015 yang hanya mencapai 79 persen dari pagu anggaran Rp 6,344 triliun.
Artinya, yang terpakai dari anggaran 2015 hanyalah Rp 5,72 triliun. Di APBN 2016, Kementerian ATR meminta anggaran Rp6,3 triliun, dan kini hendak dipotong jadi Rp 6,023 triliun di RAPBNP 2016.
Begitu pula yang terjadi di Kementerian Sekretaris Negara, di mana realisasi anggarannya pada APBN 2015 hanyalah Rp 1,9 triliun. Di APBN 2016, kementerian yang dipimpin Pratikno itu meminta anggaran Rp 2,31 triliun dan dalam RAPBN-Perubahan 2016 hendak dipotong jadi Rp 2,04 triliun.
"Jadi kesannya, anggaran 2016 itu disusun dengan pukul rata, asal naik saja dari anggaran tahun sebelumnya. Padahal kalau melihat realisasi tahun sebelumnya saja tak perlu ada kenaikan. Saya lihat itu trennya, yang penting anggaran disusun naik dulu. Realisasi seperti apa? Itu belakangan," tegas Misbakhun saat rapat kerja dengan Kementerian ATR, Kementerian Sesneg, Kementerian Sekretariat Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, di Komisi II DPR, Kamis (9/6/2016).
