Kuwait Akan Terus Kawal Permasalahan Diakuinya Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

KUWAIT CITY - Kuwait mengatakan bahwa pihaknya akan menyoroti masalah Palestina walaupun jabatannya hanya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Ucapan tersebut disampaikan oleh Sheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, Wakil Perdana Menteri Kuwait dan Menteri Luar Negeri, dalam keikutsertaannya dalam sidang reguler Majelis Nasional Kuwait.

Dilansir dari Xinhua, Rabu (20/12/2017), Sheikh Al Sabah menyatakan bahwa keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke kota suci bagi tiga keyakinan tersebut akan terus menjadi polemik.

BACA JUGA: Israel Yakin Amerika Serikat Akan Memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB Terkait Status Yerusalem

Selain itu, keputusan tersebut juga melanggar beberapa resolusi DK PBB mengenai hukum dan norma internasional serta hukum internasional, Sheikh Al Sabah menambahkan.

"Keputusan tersebut, jika dilaksanakan, akan menghancurkan semua harapan atas perdamaian di Timur Tengah dan ini akan menjadi tamparan langsung terhadap inisiatif perdamaian Arab," kata Sheikh Al Sabah.

Terkait resolusi DK PBB yang mengecam keputusan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Wakil Perdana Menteri tersebut mengatakan bahwa resolusi itu merupakan indikasi yang jelas mengenai ketidaksetujuan dunia akan keputusan AS. Ia juga berharap AS akan mempertimbangkan kembali situasi tersebut dan mundur dari kebijakan yang tidak adil ini.

BACA JUGA: PM Israel Berterima Kasih Atas Veto AS Soal Resolusi Yerusalem

Sekadar diketahui, AS memveto rancangan resolusi DK PBB, yang diusulkan oleh Mesir meskipun 15 anggota lain memberi suara untuk mendukung rancangan tersebut. Rancangan ini menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Juru Bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rudeinah, di dalam satu pernyataan resmi mengatakan veto AS terhadap rancangan resolusi itu bertentangan dengan konsensus internasional.

BACA JUGA: Presiden Lebanon Kutuk Israel karena Langgar Resolusi PBB

"Veto AS melanggar resolusi sah internasional dan resolusi Dewan Keamanan. Itu penuh bias buat pendudukan dan agresi," kata Abu Rudeinah.

Israel pun sebelumnya sudah menduga jika sekutu setianya tersebut akan memveto atau menolak resolusi DK PBB. Selain itu, sebelum pengambilan suara atas rancangan tersebut, utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, menyatakan tak hanya terkait Yerusalem, rancangan ini juga mencakup desakan agar Israel menghentikan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat.

(pai)

(Rifa Nadia Nurfuadah)