Reuters, Senin (22/1/2018) melaporkan, dinas perpajakan AS, IRS hanya akan mempekerjakan 43,5 atau sekira 35 ribu pegawainya selama shutdown. Hal ini dilakukan dengan skema rencana darurat Departemen Keuangan AS dalam menghadapi shutdown. Pengurangan pegawai ini diperkirakan akan berdampak pada penundaan pengembalian pajak kepada para wajib pajak.
Layanan medis dan kesehatan pemerintah akan merasakan dampak dari shutdown ini. Pusat Layanan dan Bantuan Medis AS menyatakan masih menerima permohonan bantuan kesehatan dan layanan kesehatan akan berjalan tanpa gangguan.
Pusat Kendali dan Pencegahan Penyakit (CDC) hanya akan memberikan bantuan yang minimal selama shutdown berlangsung. CDC menyatakan hanya akan merespons merebaknya wabah influenza, termasuk menganalisa data dari negara-negara bagian.
Departemen Perhubungan, Jawatan Pos dan Kantor Pengadilan AS akan tetap beroperasi seperti biasa selama shutdown, tanpa adanya pengurangan karyawan yang signifikan.
Situasi ini juga menyebabkan monumen, taman, pantai dan beberapa tujuan wisata yang dikelola Pemerintah AS akan ditutup. Taman nasional masih akan buka, tetapi beberapa layanannya seperti informasi publik atau toilet tidak akan beroperasi sepenuhnya.
Shutdown terakhir kali terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Barack Obama, Oktober 2013. Saat itu shutdown berlangsung selama lebih dari dua pekan dan membuat lebih dari 800 ribu pegawai pemerintah diberikan cuti.
Tidak ada keterangan resmi mengenai berapa pegawai yang akan terkena dampak shutdown kali ini. Namun, parlemen AS dilaporkan akan kembali memulai negosiasi anggaran pada Senin dini hari, 22 Januari waktu Washington.
(Rahman Asmardika)