Kemendagri juga tetap menggabungkan paket pekerjaan pengadaan 9 item dalam proyek e-KTP. Padahal, LKPP menyarankan agar masing-masing paket pekerjaan dilakukan secara terpisah.
Perbedaan pendapat LKPP dan Kemendagri itu sempat menjadi pembahasan di Kantor Wakil Presiden (Wapres) yang ketika itu masih dijabat Boediono. Saat itu, Deputi Kantor Wapres, Sofyan Djalil meminta agar LKPP dan Kemendagri tidak berselisih di media soal masalah dalam proyek pengadaan e-KTP.
(Arief Setyadi )