Oknum PNS Pemkot Jaksel Terlibat Korupsi, Negara Rugi Rp2,8 Miliar

Mardiaz melanjutkan, Togu selaku pegawai PPK juga tidak pernah melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan tentang siapa yang melaksanakan pengadaan tersebut, yang PPK ketahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Ahmadin.

Dalam kasus ini PPK tidak dapat menunjukkan dokumen pembanding dari 3 distributor sehingga dalam pengadaan tersebut terjadi penggelembungan harga. Sebelum lelang dilaksanakan PPK telah menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengambil pembanding harga pasar dari 3 distributor tanpa dilakukan survei terlebih dulu.

"Hasil audit dari BPKP terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1,69 miliar untuk kegiatan pengadaan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Kebayoran Lama, sementara untuk pengadaan SMPN Jaksel berdasarkan hasil audit BPKP terdapat kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar," tuturnya.

Masih berkaitan dengan kasus tesebut, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian kontrak kegiatan pengadaan yang ditandatangani Suhartono Simamora, Kamjudin dengan Togu Siagian pada Desember 2014 dan dokumen-dokumen lainnya.

Togu dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 junto Pasal 18 Ayat 1 huruf b UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

(Rachmat Fahzry)