JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan konstitusi menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Hal ini dikatakan Kepala Negara guna merespons adanya aksi penyerangan terhadap pemuka agama. Dirinya pun memastikan, bahwa pemerintah tidak akan memberikan tempat bagi orang-orang yang intoleran di Tanah Air.
"Kita harus tahu semuanya bahwa konstitusi kita menjamin kebebasan beragama. Oleh sebab itu, kita tidak memberikan tempat kepada orang-orang yang melakukan, mengembangkan, menyebarkan intoleransi di negara kita," tegas Jokowi usai meresmikan Raker Kepala Perwakilan RI dengan Kemenlu di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (12/2/2018).
Menurut Jokowi, masyarakat telah bersama-sama hidup selama puluhan tahun dengan pemeluk agama yang berbeda-beda. Ia menerangkan, peristiwa teror terhadap pemuka agama juga terjadi di negara lainnya.
"Karena masyarakat kita sudah puluhan tahun hidup bersama dengan pemeluk-pemeluk keyakinan yang beragam, berbeda. Sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi memang kejadian seperti ini tidak hanya di negara kita, hampir semua negara mengalami," sambungnya.
(Baca Juga: Gereja Santa Lidwina Diserang, Polisi Jaga Tempat Ibadah Lainnya)
(Baca Juga: Pelaku Penyerangan Gereja Santa Lidwina Jangan Langsung Disebut Diduga Gila)
Jokowi melanjutkan, pemerintah tidak akan memberikan tempat bagi orang yang tidak mampu bertorelansi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Karena keterbukaan informasi yang kalau kita lihat hampir semua negara mengalami. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan, tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita Indonesia apalagi dengan cara-cara kekerasan. Berjuar saja tidak apalagi dengan cara-cara kekerasan," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, Polri tela diinstruksikan untuk mengambil tindakan tegas lantaran negara harus menjamin kebebasan memeluk agama yang diatur dalam UUD 1945.
"Saya sudah perintahkan kepada aparat untuk bertindak tegas dan negara menjamin penegakan konstitusi secara terus menerus," tambanya.
Jokowi tengah menunggu laporan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian untuk memastikan apakah peristiwa penyerangan terhadap tokoh agama bermuatan politis menjelang kontestasi Pilkada serentak 2018.
"Saya belum mendapat laporan. Kapolri sedang mendalami itu," pungkasnya.
(Angkasa Yudhistira)