Patahkan Pidato Prabowo, Jokowi-JK Justru Ingin Jadikan Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Pemerintah merespons balik pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia tak lagi ada pada 2030 berdasarkan sejumlah kajian ilimiah dari pihak asing. Dengan tegas, pemerintah justru mematahkan pidato tersebut dengan menyatakan akan menjadikan Indonesia emas pada 2045.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, selama ini jalannya pemerintahan justru ingin menjadikan Indonesia emas pada 2045 lantaran mempunyai bonus demografi dalam jumlah besar.

"Yang disampaikan Pak Prabowo saya tidak tahu apakah ada dasar kajian secara ilmiah kemudian bisa menerawang jauh ke depan 2030 Indonesia bubar. Tapi yang pasti yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi-JK justru ingin menjadikan negara ini yang menempati posisi yang diperbincangkan di tingkat dunia, 2045 Indonesia emas. Justru itu upaya-upaya itu menuju ke sana," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

(Baca Juga: Prabowo Subianto: Mereka Bikin Kajian, Indonesia Tidak Ada Lagi Tahun 2030)

Lebih jauh, Johan mempertanyakan apakah dasar dari pernyataan Indonesia bubar pada 2030 tersebut merupakan hasil dari kajian ilimiah atau hanya sebatas analisis. Sebab, saat ini para pakar ekonomi dunia justru optimis dengan perkembangan ekonomi nasional.

"Itu perlu ditanya juga kan harus ada kajian ilmiah, analisis. Anda kan sering baca juga analisis Indonesia oleh orang luar, kan optimisme dibangun orang-orang luar atas perkembangan di Indonesia, oleh pakar-pakar ekonomi tingkat dunia lho ya," ujarnya.

Selain itu, Indonesia telah menjadi negara yang laik investasi berdasarkan lembaga Fitch Ratings, Standards and Poor’s, dan Moody’s Investor Service. Menurut Johan, capaian tersebut menjadi parameter tersendiri karena terjadi peningkatan investasi yang lebih baik di Tanah Air.

"Kalau dari sisi ranking misalnya tingkat investasi di Indonesia meningkat, nomor dua kalau enggak salah setelah Filipina. Ini kan parameter menuju negara lebih baik kan, bukan sebaliknya bahwa ada kemudian yang punya pendapat silakan ditanya ke yang berpendapat 2030 itu negara bubar," lanjutnya.

"Tapi kalau itu dimaksudkan sebagai masukan dengan analisis yang begitu banyak misalnya ya tentu sah-sah saja bisa dipelajari karena dihasilkan data-data yang valid. Tapi kejadian yang sebenarnya Anda bisa melihat sendirilah," pungkas Johan Budi.