Puan Harap Buruh dan Pemerintah Jaga Sinergitas

JAKARTA - Pemerintah dan organisasi buruh harus terus bersinergi untuk membenahi berbagai persoalan berkaitan dengan buruh. Di antaranya soal kesejahteraan, sehingga ke depan bisa lebih baik.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani saat membuka Kongres VI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (5/4/2018).

Puan mengatakan, sinergi antara buruh yang diwakili organisasi buruh sangatlah penting untuk menghindari miskomunikasi. Pasalnya, miskomunikasilah yang kerap mengganggu jalannya roda perekonomian.

“Secara perlahan dan bertahap kementerian yang membidangi tenaga kerja harus bisa proaktif untuk menghilangkan miskomunikasi ini agar tidak terjadi gejolak terutama di tahun pesta demokrasi,” ungkapnya.

Menurut Puan, keberadaan kongres organisasi buruh seperti SBSI bisa menjadi cara efekif dan konkret untuk menjembatani suara buruh kepada pemerintah. Terutama masalah miskomunikasi tadi.

“Organisasi buruh bisa menjembatani yang terkadang kala ada salah pengertian dari buruh dan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBSI, Muchtar Pakpahan mengatakan, kehadiran Puan yang didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto sebagai semangat baru dalam perjuangan SBSI.

“Kami bahagia dengan kehadiran ibu kemari. Semoga kehadiran Ibu Puan saat ini membawa semangat baru dalam perjuangan ke depan. Sekadar mengingatkan saja, SBSI didirikan dari jiwa PDI,” ujarnya.

Menurutnya, nama Puan sudah menjadi pembicaraan di internal SBSI sebagai calon wakil presiden Joko Widodo pada 2019 mendatang sejak Agustus 2017 lalu. Hal itu pun sudah disetujui korwil SBSI seluruh Indonesia.

“Namanya Ibu Puan Maharani. Itu mimpi kami. Mudah-mudahan ini sampai ke DPP PDI Perjuangan disampaikan Pak Hasto,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Hasto mengatakan, aspirasi SBSI dengan mendorong Puan sebagai cawapres Jokowi akan didengarkan oleh DPP PDIP. Namun, semua itu harus disepakati sesuai komitmen seluruh ketua umum partai pengusung Jokowi.

“Seluruh cawapres yang mendampingi Pak Jokowi akan dibahas setelah pelaksanaan pilkada serentak,” kata Hasto.

(Awaludin)