PPP dan PDIP Dukung Pilkada Lewat DPRD

Diberitakan sebelumnya, wacana perubahan sistem pelaksanaan pilkada menjadi tak langsung muncul dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut Mantan Ketua Komisi III DPR itu, korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional. Bamsoet pun mengaku sudah membahas wacana ini bersama Mendagri Tjahjo Kumolo pekan lalu.

Ia juga mengaku mendapatkan saran dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan pilkada langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Sementara itu, KPK menampik ucapan Bamsoet yang mengatakan bahwa pihaknya menyarankan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, itu tidak benar. “Kami tegaskan hal tersebut tidak benar,” ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

(Angkasa Yudhistira)