JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi malah menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Sebab, menurutnya, prestasi itu tak lepas dari andil pemerintahan sebelumnya.
"Kita ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah sebelumnya yaitu Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot, dan Pak Djarot karena ini kalau tidak rentetan dari situ dengan perubahan sistem pembayaran online ini enggak akan terjadi," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, peran pemerintahan sebelumnya dalam memperbaiki pengelolaan keuangan amat besar. Salah satunya yaitu mengubah transaksi tunai menjadi online.
Sehingga, setelah dalam waktu empat tahun, maka sudah sewajarnya bila Pemprov DKI meraih predikat WTP dari BPK. Sebab, memang tak mudah untuk meraih WTP bila pengelolaan anggaran masih bobrok seperti dahulu.
"Ya, kalau hari ini BPK memberi WTP, hal yang wajar, karena 4 tahun-5 tahun pekerjaan memperbaiki sistem di DKI Jakarta bukan hal yang gampang," jelasnya.