Kasus Lapas Mewah Napi Korupsi Dinilai Sebagai Pemasalahan Mental

JAKARTA - Kasus sel tahanan mewah yang diterima terpidana korupsi e-KTP, Setya Novanto memicu pro-kontra di kalangan publik. Aktivis 1998 Hariman Siregar menilai, kasus sel mewah tersebut merupakan permasalahan mental antara terpidanan korupsi dengan pejabat negara.

"Oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan biasanya paling senang dan nyaman bila narapidana tindak pidana korupsi masuk atau dibui," jelas Hariman ketika dimintai pendapatnya terkait napi koruptor Setya Novanto yang mendapatkan fasilitas berbeda dari napi yang lainnya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Kata dia, bila terpidana atau napi dengan pidana politik atau kriminal biasa. Misalnya kasus kekerasan biasa sampai pembunuhan dan atau karena di fitnah seperti dirinya. Itu hanya mendapatkan sakit dan derita.

"Tapi kalau koruptor lebih nyaman di lapas. Sukamiskin malahan labih nyaman oknum petugas Lapas berbahagia sekali kalau yang masuk napi koruptor. Di dalam seperti Sinterclass. Malam selama ditahan bisa pulang pada waktu tertentu," kata dia.

Kata dia, tidak ada jaminan untuk bisa merubah mental napi koruptor. Misal seperti Setya Novanto. "Jadi selama di dalam, tidak akan merubah mental para koruptor, Selama oknum pertugas lapas mental nya harus dicuci dulu," katanya.

Berdasarkan pengamatanya itu, mental yang rusak itu menghinggapi para pelaksana negara (oknum birokrasi ). Maka, kata dia, tidak aneh sari mulai kepala daerah yang banyak menjadi pesakitan.

"Banyak gubernur, bupati, walikota terperangkap dalam siklus korupsi. Apa lagi para politisi tak punya pengalam dalam politik birokrasi, karena terkenal atau fulus banyak jadilah dia pejabat di eksekutif legislatif, ujar dia.

Pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan di Sukamiskin, katanya, adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly. Sambil guyon, Hariman menganggap Yaonna tidak bersih.

(Khafid Mardiyansyah)