Indonesia Usul Kewajiban Pemberitahuan Kekonsuleran dengan Arab Saudi

JAKARTA - Indonesia mengusulkan perjanjian untuk membuat kewajiban pemberitahuan kekonsuleran (mandatory consular notification) dengan Arab Saudi, utamanya untuk memperoleh notifikasi terlebih dahulu terkait WNI yang bermasalah hukum di Arab Saudi.

Usulan tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al Jubeir di Jakarta, 23 Oktober lalu.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal, perjanjian mengenai kewajiban pemberitahuan kekonsuleran penting dilakukan karena Arab Saudi tidak menganut aturan memberikan notifikasi kepada keluarga atau pemerintah asing yang warganya dijatuhi hukuman.

"Kita melihat Arab Saudi perlu dasar hukum untuk mengubah aturan itu, dan dasarnya adalah perjanjian bilateral," kata Iqbal kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

(Baca Juga: Indonesia Protes Keras Eksekusi Mati terhadap Tuti, TKI di Arab Saudi)