MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Masalah ini mengulangi kejadian serupa tahun 2013, menjelang pemilu legislatif 2014. Lewat lobi-lobi, KPU Pusat akhirnya setuju Caleg Aceh 120 persen dari jumlah kursi.
"Jika semua undang-undang nasional diberlakukan untuk Aceh, lalu apa gunanya UUPA yang telah mengatur kekhususan,” kata Kamaruddin.
Kamaruddin mengingatkan Gubernur Aceh Dan DPR Aceh jangan berdiam diri. “Harus bertindak, bagaimanpun putusan DKPP berpotensi merenggut hak konstitusional Caleg 120% partai politik lokal," pungkas Kamaruddin.
(Khafid Mardiyansyah)