Debat Capres soal Terorisme: Jokowi Ingin Tekan Radikalisme, Prabowo Sorot Ketimpangan Ekonomi

ISU terorisme untuk pertama kalinya akan dibahas khusus dalam debat capres, Kamis 17 Januari 2019. Pengamat memprediksi Joko Widodo (Jokowi) akan memaparkan program antiteror yang dijalankan selama empat tahun terakhir. Adapun Prabowo Subianto yakin 'perbaikan ekonomi' adalah kunci pemberantasan terorisme.

Sebagai petahana, dalam berbagai kesempatan Jokowi menyebut beberapa ideologi kini mengancam persatuan dan keamanan negara karena bertentangan dengan Pancasila.

Juru bicara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga menyatakan, selama ini Jokowi telah mengambil langkah nyata terhadap 'ideologi radikal' tersebut.

"Dulu pendekatan untuk mengatasi isu ini adalah ekonomi, tapi sekarang ada perubahan. Ada ideologi yang mau tidak mau harus diantisipasi," ujar Arya saat dihubungi, Selasa (15/01).

Pada 2017 Jokowi membubarkan enam ormas yang dianggapnya radikal, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Guna memuluskan pembubaran itu, Jokowi meneken perppu untuk mengubah UU 17/2013 tentang Ormas.

(Baca juga: Debat Perdana, TKN: Jokowi Kaya Data, Prabowo Didominasi Rencana)

Namun juru bicara Prabowo-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menganggap pemicu utama terorisme adalah ketimpangan ekonomi di antara masyarakat Indonesia.

Menurunya, tanpa pemerataan taraf hidup, program apapun tak akan berhasil meredam munculnya terorisme.

"Penyelesaian kasus tidak cukup dengan penegakan hukum, tapi juga dengan perbaikan ekonomi. Jika rakyat tidak miskin, mereka tidak mudah terpengaruh ideologi radikal," ujar Andre.

Bagaimanapun, kata pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, ekonomi dan radikalisme adalah dua hal yang tak dapat dilepaskan dari kejahatan teror.

Beberapa kajian ilmiah menyebut sebagian pelaku teror berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah, meski terbantahkan saat Tri Murtiono, seorang pengusaha alumunium melakukan bom bunuh diri di Surabaya, Mei 2018.

Di sisi lain, Ridwan mengatakan sejumlah teroris tercatat pernah aktif di kelompok radikal. Ia mencontohkan, Bahrun Naim merupakan anggota HTI di Solo sebelum pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

"Pembubaran HTI bisa dibaca sebagai pencegahan paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Apakah Prabowo menganggap HTI memang bisa njadi cikal bakal terorisme?"

"Ini pertanyaan mendasar dan penting yang harus dijawab olehnya nanti," kata Ridwan.

Merujuk data kepolisian, sejak 2015 jumlah pelaku teror yang ditangkap meningkat setiap tahun. Pada 2018, penangkapan dilakukan terhadap 396 orang.

Berturut-turut pada tahun sebelumnya, pelaku teror yang ditangkap polisi berjumlah 172 orang pada 2017, 163 orang (2016), dan 73 orang (2015).

Selama empat tahun terakhir pula, pemerintah menjalankan pendekatan lunak melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Program yang mereka klaim berjalan, antara lain pemberdayaan anak-anak pelaku teror.

Menurut Ridwan, dalam debat capres, Prabowo harus menjelaskan perbedaan cara penanganan kasus teror. "Prabowo lebih banyak hard atau soft approach? Ada kompromi atau tidak?" ujarnya.

Membandingkan cara Presiden Filipina Rodrigo Duterte menangani perdanganan ilegal narkotik yang berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya, Ridwan menyebut solusi atas persoalan sangat bergantung pimpinan negara.

"Walau undang-undang dibuat bersama DPR, eksekutor di lapangan tetap pemerintah. Sangat menentukan bagaimana pendekatan masing-masing calon menghadapi isu teror ini," ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)