Mendagri: 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Siap Dibangun

"Gubernur dan bupati/wali kota di lima provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di tahun 2019 agar memberikan dukungan antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya," ujar Tjahjo.

Kesebelas PLBN yang akan dibangun yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

Tercatat BNPP pada 2018 mendulang berbagai keberhasilan, di antaranya di bidang pengelolaan batas wilayah negara yaitu penyelesaian outstanding boundary problems (OBP) RI-Malaysia, penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan pilar RI-RDTL dan pilar RI-PNG, pembangunan jalur inspeksi dan patroli perbatasan (JIPP) RI-Malaysia, pembangunan sarana-prasarana hankam, serta pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara.

Sedangkan di bidang pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan, BNPP telah berhasil mengoordinasikan capaian berupa penyelesaian regulasi tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, telekomunikasi, pembangunan perekonomian, konektivitas, sarana-prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan penguatan kelembagaan di kawasan perbatasan negara, serta penataan administrasi kependudukan dan bantuan sosial masyarakat.

(Hantoro)