Mendagri Persilakan Bawaslu Klarifikasi 15 Camat se-Makassar yang Nyatakan Dukung Jokowi

"Kami tak bisa opini, serahkan kepada Panwas sesuai aturan yang ada. Camat memang bukan jabatan politik, ASN, silakan Panwas klarifikasi," jelas Tjahjo.

Sebanyak 15 camat se-Kota Makassar dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan dugaan berpolitik praktis. Mereka dilaporkan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Edy Arsyam mengatakan, laporan berdasarkan bukti berupa video yang tersebar di media sosial

"Sebagai camat, mereka adalah pembina politik di tingkat kecamatan. Bukan mempertontonkan kepada masyarakat melalui video, menunjukkan dukungannya kepada calon tertentu,” kata Edy usai melapor ke Kantor Bawaslu Sulsel, di Makassar, Kamis 21 Februari 2019.

Menurut dia, perbuatan para camat sangat mempengaruhi masyarakat calon pemilih dan 15 camat dianggap menyalahi aturan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Karena mengkampanyekan pasangan calon presiden secara terang-terangan. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi kita akan tetap cari bukti. Saya kira, kalau mereka menyatakan dukungan kepada calon presiden, otomatis pendukung capres lain tidak akan pernah mau menerima," ungkap Edy.