Hadapi RPJMN 2020-2024, LKPD dan RKP Harus Selaras dan Terintegrasi

Upaya pertumbuhan kualitas SDM tersebut, diuraikan oleh Hadi, dalam 5 prioritas nasional.

Pertama, pembangunan manusia yaitu dilakukan dengan upaya antara lain pengurangan kemiskinan, kemudian juga kaitannya dengan akses terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi, kemudian peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan akses masyarakat pada perumahan dan pemukiman serta peningkatan pelayanan dasar, di mana peningkatan pelayanan dasar telah pula diterbitkan PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa, penanggulangan bencana alam, serta peningkatan sistem logistik.

Ketiga, peningkatan ekonomi yang diupayakan melalui peningkatan ekspor dan nilai tambah di bidang pertanian, peningkatan ekspor dan nilai tambah pengolahan, peningkatan ekspor dan nilai tambah pada jasa produktif, peningkatan keahlian tenaga kerja juga serta pengembangan inovasi dan Iptek untuk produktivitas.

Keempat, pemantapan energi pangan dan sumber daya air, dalam hal ini perlu dilakukan peningkatan produksi dan pemenuhan energi kemudian juga peningkatan akses kualitas terhadap konsumsi pangan, peningkatan akses kualitas dan kuantitas aksesibilitas air serta peningkatan daya dukung terhadap sumber daya alam dan daya tampung terhadap lingkungan.

(Baca Juga : Mendagri Dorong Sinergi Perangkat Daerah Galakkan Indonesia Bersih)

Prioritas yang kelima adalah stabilitas keamanan nasional meliputi upaya Kamtibnas dan kaitannya dengan pengamanan siber, kemudian juga sukses terselenggarakannya Pemilu Serentak Tahun 2019, serta kepastian pertahanan wilayah nasional, kepastian hukum dan reformasi birokrasi serta efektifitas di dalam pelaksanaan diplomasi.

"Ini 5 hal yang sangat perlu diperhatikan dalam merealisasikan dan mendukung RPJMN 2020-2024," kata Hadi.

(Baca Juga : Gaji Perangkat Desa Tetap Sesuai Keputusan Pemerintah 100% Setara Golongan IIA)

(Erha Aprili Ramadhoni)