"Selebihnya hanya dibutuhkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta. Untuk itu dibutuhkan aksi dari kepala daerah beserta organisasi masyarakat yang kini telah mencapai 406.709 ormas, untuk proaktif menggerakkan dan mengorganisir masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya," ucap Tjahjo.
Dia mencatat, angka perekaman KTP elektronik telah mencapai 97,8%, di mana yang terendah adalah di wilayah Papua dan Papua Barat.
"Partisipasinya harus secara maksimal digunakan yang mempunyai hak pilih, yang mengurus KTP elektronik ke dukcapil setempat agar hak pilih Anda tidak hilang, satu suara untuk konsolidasi demokrasi lima tahun mendatang," ujarnya.
(Rizka Diputra)