MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kasus dicoblosnya surat suara pemilu di Malaysia yang beritanya viral di masyarakat juga menarik untuk ditelusuri. Apakah ada upaya main kotor dari pihak yang surat suaranya dicoblos, atau justru sebaliknya ada upaya untuk mendeligitimasi Pemilu 2019?
Analis Intelijen Marsda TNI (Purn) Prayitno Ramelan, ketika ditanya tinjauan dari persepsi intelijen oleh sejumlah jurnalis dan kontributor asing , mengawalinya dengan menjelaskan jumlah pemilih di Indonesia sesuai rekapitulasi daftar hasil perbaikan ketiga (DPT HP3) Pemilu 2019 berjumlah 192.866.254 pemilih, terdiri dari 190.779.969 pemilih di dalam negeri dan 2.086.285 pemilih di luar negeri.
Baca Juga: Nasdem Beberkan Kejanggalan Penemuan Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Dalam kasus pencoblosan surat suara yang terjadi di Malaysia, terang Prayitno, jumlahnya diberitakan antara 40.000-50.000 lembar lebih di dua tempat.
Menurut dia, dalam teori conditioning, jumlah yang ditarget untuk pengondisian tidak perlu banyak, tetapi harus mampu menarik perhatian media, efek psikologisnya harus besar. Hal ini mirip dalam menilai dan menganalisis serangan teror dari persepsi intelijen, korban tidak perlu banyak, dengan bom yang kecil saja berita jadi besar.
Kasus surat suara tercoblos di Malaysia, yang diharapkan menjadi efek merusak adalah berita adanya dugaan kecurangan, inilah bagian pokoknya.
"Secara bodoh saja kalau kita mau berpikir, untuk apa ada upaya Paslon-01 dan caleg NasDem (Davin Kirana) harus main kotor di Malaysia?" kata dia, Sabtu (13/4/2019).
Dari data KPU RI , DPT Malaysia jumlahnya 985 ribu lebih, terbanyak di luar negeri, disusul China 465 ribu. Total DPT luar negeri 2.086.285 pemilih. Lalu, apakah KPU atau paslon-01, atau NasDem mau mengambil resiko hancur nama untuk sesuatu yang tidak seimbang?
"Jumlah maksimal 50.000 surat suara yang dimainkan itu dibandingkan dengan total DPT dalam negeri sebanyak 190 juta lebih itu sangatlah kecil dan tidak berarti, tidak mempengaruhi kemenangan," ungkapnya.
Berdasarkan informasi dari Komisioner KPU Viryan Aziz, Kedutaan Besar Republik Indonesia menjadi lokasi penyimpanan resmi seluruh logistik Pemilu, sedangkan tempat ditemukannya surat suara yang tercoblos di Selangor itu bukanlah tempat penyimpanan resmi. Dengan demikian masalah menjadi jelas dan nampak ada yang ingin membuat keruh suasana.
Prayitno tidak ingin menuduh siapa yang salah atau siapa pelakunya. Kasus terjadi di luar negeri, dalam waktu singkat sulit untuk disidik. Tugas ini adalah bagian KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikannya.
Sebagai analis intelijen Prayitno mengajak warga negara Indonesia memahami dan berpikir secara rasional.
Prayitno, setuju dengan apa yang ditanyakan beberapa jurnalis asing, bahwa ini diduga bagian dari upaya delegitimasi pemilu dan juga KPU. Tuduhan kecurangan sebagai strategi yang di implementasikan menjadi langkah taktis, adalah jurus pamungkas bila kalah.
Sementara itu Amin Rais, tokoh kelas dewa yang juga sudah menyatakan tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: KPU Masih Tunggu Hasil Investigasi Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Apakah ini upaya memancing chaos? Masalahnya tidak sesederhana itu, seberapa banyak yang mau dikerahkan dan seberapa besar powernya? Masyarakat makin faham arti berdemokrasi, yang suka gegeran jumlahnya bisa dihitung. Memang ada yang mengancam akan mengerahkan people power apabila kalah karena dicurangi.
"Nah, narasi dicurangi, pengerahan people power itu berpotensi penciptaan chaos," ujarnya.
Tetapi ada faktor penentu yang harus mereka hitung yaitu kesiapan TNI. Beberapa hari yang lalu, Panglima TNI dengan jajarannya, AD, AL, AU dengan tegas mengingatkan, akan mengamankan jalannya pilpres dan pileg, NKRI harga mati.
(Fiddy Anggriawan )