Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membacakan dakwaan mengungkapkan dana itu terdiri atas Biaya Pembangunan Fisik Ruang Kelas Baru, Laboratorium, Perpustakaan, Rehab Ruang Belajar dan atau penunjang lainnya untuk 137 SMP.
"Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya selaku Bupati Cianjur yang mempunyai kewenangan antara lain melaksanakan penyelengaraan pemerintahan di Kabupaten Cianjur, memaksa seseorang yaitu memaksa para kepala sekolah penerima DAK fisik bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2018, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memberikan potongan penerimaan DAK fisik," tutur jaksa.
(Baca Juga: Tersangkut Korupsi Dana Pendidikan, Mantan Bupati Cianjur Segera Diadili)
Atas perbuatannya itu, Irvan didakwa 3 pasal yakni Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1).
(Khafid Mardiyansyah)