Pemprov Zhejiang dan Pemprov Hainan juga telah mengeluarkan aturan sejenis untuk memindahkan hak guna sejumlah pulau tak berpenghuni.
"Saat ini kebijakan baru Guangdong diarahkan untuk menarik peluang usaha tanpa batas," kata Direktur Fakultas Strategi dan Politik Kemaritiman Guangdong Ocean University, Zhang Jiangang, sebagaimana dikutip Global Times.
Dalam daftar 176 pulau tak berpenghuni yang dikeluarkan Badan Kelautan Nasional China (SOA) pada 2011, Provinsi Guangdong menempati peringkat pertama dengan 60 pulau.
Menurut Zhang, Guangdong kaya akan sumber daya kelautan dan akan lebih baik memanfaatkan pulau-pulau tak berpenghuni untuk dieksploitasi sehingga berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata dan perekonomian.
Baca: Pria Ini Tuntut Supermarket karena Mengurangi Uang Kembalian Rp85
Baca: China Hukum Mati Warga Negara Kanada Atas Kejahatan Narkotika
Para pakar di China mencatat beberapa pertanyaan besar yang menjadi kekhawatiran bersama, investasi awal yang sensitif, sulitnya pembangunan konstruksi, dan lamanya masa investasi. Tanpa modal dan dukungan yang memadai, mereka menganggap bisnis pariwisata kepulauan tidak memiliki prospek.
Para pemilik yang mendapatkan izin hak guna pulau selama 50 tahun tidak bisa memastikan apakah modal yang telah dikeluarkan kembali atau tidak.