Ia juga mengatakan selama ini MUI DIY tidak pernah membahas terkait politik praktis. Karena itu ia mengatakan bahwa pernyataan yang meminta Jokowi mundur adalah pendapat pribadi dari Sekretaris Umum MUI DIY dan tidak mewakili sikap MUI DIY.
“Jelas bukan pernyataan MUI. Itu pendapat pribadi tidak mewakili MUI sama sekali. Masalah ini Jumat besok akan kami bahas dalam rapat pleno,” katanya.
Ketua umum MUI DIY, Malik Madani menyayangkan ada pihak yang menyeret MUI dalam politik praktis. Ia juga mengatakan sangat tidak etis jika ada pengurus yang mengeluarkan pernyataan politik dengan membawa nama MUI.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ahmad Muhsin Kamaludiningrat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang dimuat sejumlah media dimana dia meminta Jokowi mundur. Berita tersebut pertama kali dimuat oleh Tugu Jogja (Kumparan) dengan judul, ‘Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur, Selasa (21/5).
(Baca Juga: Hoax! Pernyataan Wiranto soal Masa Aksi 22 Mei untuk Latihan Menembak TNI-Polri)
Ia menuturkan kala itu dirinya sedang dalam perjalanan menuju Gunungkidul untuk takziah dan dihubungi oleh wartawan melalui pesan whatsapp.
“Ketika dalam perjalanan, WhatsApp saya berbunyi. Terus saya jawab dan bilang mau wawancara gini-gini. Ya sudah silakan,” katanya, Rabu (22/5) seperti dikutip dari Tugu Jogja.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya yang kemudian ditulis dalam berita terkait saran untuk Jokowi mundur adalah pendapat pribadinya. Sehingga pernyataannya tidak mewakili MUI DIY sama sekali.
Secara gamblang ia mengatakan bahwa apa yang diungkapkannya kepada wartawan adalah murni pendapat pribadinya saja.
Pria yang kerap disapa Kamal ini mengaku pernyataan yang ia sampaikan tersebut niatnya baik. Ia ingin menyelamatkan bangsa, negara, dan umat Islam. Sehingga hal seperti itu yang ia ungkapkan ke publik ketika diwawancarai.
(Arief Setyadi )