MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Syafruddin menerangkan, nantinya hanya Menhan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang bisa mendistribusikan para prajurit TNI ke jabatan fungsional sesuai dengan Perpres 37/2019 itu.
"Adapun jabatan di kementerian dan lembaga itu sesuai UU, sesuai kebutuhan dan permintaan. Kalau kementerian dan lembaga enggak minta, enggak ada TNI-Polri mendorong-dorong anak buahnya ke kementerian dan lembaga, enggak ada itu," tuturnya.
Baca Juga : Bantah Kembalikan Dwifungsi ABRI, Ini Penjelasan Moeldoko soal Perpres 37/2019
(Erha Aprili Ramadhoni)