Menurut Bambang, perhitungan kerja sama tersebut mencapai Rp500 triliun. Artinya anggaran pembiayaan pemindahan ibu kota tak akan menjadi masalah.
Ia menambahkan, kerja sama pemerintah dan badan usaha tersebut bisa meliputi biaya sewa aset negara, dan penjualan aset dengan kompensasi bahwa badan usaha tersebut harus membangun fasilitas di ibu kota baru.
Baca Juga : Jokowi: Pengalaman Negara Lain Pindahkan Ibu Kota Harus Dijadikan Rujukan
"(Penggunaan-red) APBN itu sudah ada sumbernya, bukan ambil dari penerimaan biasa dari pajak," tuturnya.
Baca Juga : Jokowi Pastikan Ibu Kota Dipindah ke Kalimantan, Provinsinya Masih Dikaji
(Erha Aprili Ramadhoni)