Penambahan Pimpinan MPR Jadi 10 Orang Cuma soal Pragmatisme

Selain itu, Rachmawati mengatakan penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh MPR tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurut dia penghidupan GBHN tidak akan membantu menyelesaikan masalah ketatanegaraan di Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Harus Perhatikan 3 Syarat Ini jika Ingin Nyapres di 2024

Baca Juga: KPK Segel Sejumlah Ruangan di Kementan dan Kemendag Terkait Suap Impor Bawang Putih

"Tidak bisa parsial karena kalau kita hanya mengaktifkan, sekarang pun sama saja ada amendemen ke-4 ini, nanti ada amendemen ke-5 tidak akan membantu masalah ketatanegaraan kita ke depan. Konklusi saya itu. Dan saya sudah bicara dengan pimpinam Gerindra dalam artian khusus, dan beberapa tokoh," ucap Rachmawati.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Amanat Nasional ( PAN) Saleh Partaonan Daulay mengusulkan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan itu ditujukan agar mendinginkan perebutan kursi pimpinan MPR antarparpol.

(Angkasa Yudhistira)