Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Pemerintah Harus Perhatikan UU

"Cepat boleh, tapi prosedur tidak boleh ditabrak, kewenangan tidak boleh diabaikan. Karena ketika kita tidak good governer nanti yang terjadi adalah abuse of power, dan peluangnya nanti akan muncul," tambahnya.

Baca Juga: Gubernur Kaltim: Pemindahan Ibu Kota Berdampak Positif untuk Seluruh Kalimantan

Mardani juga menegaskan bahwa dirinya di DPR tidak akan mempersulit rencana presiden tersebut.

"Enggak ada, PKS tidak mempersulit tapi ikut aturan itu justru kita dipilih rakyat untuk menjaga kepentingan publik kepentingan itu harus ada transparansi akuntabilitas dan landasan yuridis yang kuat," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)