KETERTARIKAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membeli Greenland mendapat penolakan dari Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, yang menyebutnya sebagai ide konyol. Namun, Denmark ternyata pernah menjual teritorinya kepada AS di masa lalu, setelah melalui proses negosiasi yang memakan waktu lebih dari 50 tahun.
Setiap 31 Maret, Pulau Saint Thomas, Saint John dan Saint Croix di Kepulauan Virgin AS merayakan "Transfer Day" untuk memperingati penjualan pulau-pulau itu dari Denmark ke AS. Penjualan itu membuat Kepulauan Virgin AS menjadi satu-satunya wilayah, dari lima teritori yang dihuni secara permanen di AS, yang dibeli dari negara lain.
History mencatat bahwa AS dan Denmark melakukan negosiasi atas tiga pulau tersebut selama lebih dari 50 tahun sebelum akhirnya mentransfer kekuasaan pada 1917.
Menurut sejarawan Isaac Dokhan, kedua negara memiliki motivasinya masing-masing untuk melakukan pertukaran itu. Denmark memiliki kesulitan untuk mempertahankan koloninya, sementara AS ingin melakukan perluasan wilayah.
Pada akhirnya, AS akan berhasil menekan Denmark untuk menjual pulau-pulau itu dengan mengancam akan melakukan serangan militer terhadap negara netral selama Perang Dunia I.
Denmark telah menjajah tiga pulau, yang dikenal sebagai Hindia Barat Denmark, pada abad ke-17 dan ke-18. Denmark memaksa orang Afrika yang diperbudak untuk bekerja di perkebunan yang menghasilkan produk seperti gula.
Lukisan perkebunan gula St. Croix sebelum 1900.
Namun, beberapa perubahan besar terjadi pada 1840-an, dengan turunnya harga gula yang membuat pertanian di ketiga pulau itu tidak lagi menguntungkan. Pada 1848, ratusan budak di St. Croix memberontak dan berhasil mendapatkan kemerdekaan mereka, namun, mereka tidak dapat mendapat keuntungan dari lahan pertanian di pulau itu yang kecil dan ketinggalan zaman.
Pada akhir abad ke-19, Denmark merasa semakin mahal untuk mengelola pulau-pulau tersebut. Smeentara di sisi lain, sejak awal Perang Saudara, AS telah melihat kepulauan Virgin sebagai aset ekonomi dan keamanan nasional yang mungkin diakusisi.
Hal itu dikarenakan pejabat AS berpikir pulau-pulau itu dapat membantu mengamankan kepentingan ekonomi AS di Karibia. Tetapi mereka juga khawatir kekuatan asing yang bermusuhan mungkin mengambil kendali wilayah itu terlebih dahulu.