Polri: Ada 52 Ribu Konten Provokasi Beredar di Medsos Soal Papua

Dedi mengaku memang sebagian besar yang bermain di media sosial adalah pihak asing. Ribuan konten tersebut sebagian besar di produksi di luar Papua.

"Sebagian diproduksi di luar Papua. Konten itu termasuk di luar negeri," ucap Dedi.

Ia pun menegaskan, melalui pembatasan jaringan internet dan komunikasi hal tersebut bisa dimitigasi. Menurutnya, imbas pembatasan tersebut memang akan mengganggu dari segi sosial dan ekonomi.

Namun, Dedi menuturkan, keamanan dan keutuhan menjadi lebih penting dalam menentukan kebijakan pembatasan internet.

"Kecil pengaruhnya itu (soal sosial dan ekonomi). Lebih besar pengaruh keamanan. Karena keamanan mencangkup semuanya sosial, ekonomi, politik, budaya dan kesatuan NKRI," tutur Dedi.

 

Ia pun membantah pembatasan internet dan komunikasi untuk menutupi setiap peristiwa yang ada di Papua. Menurutnya, pemerintah melalui Polri dan instansi lainnya selalu mengabarkan perkembangan situasi di Papua.

Bahkan, pemerintah akan membuka media center di Kemenkopolhukam yang nantinya akan disampaikan perkembangan situasi di Papua dari berbagai instansi.

"Hal tersebut dilakukan biar penyampaian secara komprhensif. Dari segala aspek mulai dari Polri, TNI, Kemenlu, Kominfo dan Polhukam yang lebih luas," tutup Dedi.

(Awaludin)