Ahok Bilang Fungsi e-Budgeting untuk Cegah Maling APBD

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi pernyataan Gubernur Anies Rasyid Baswedan yang menyebut e-budgeting buatan dirinya masih menggunakan sistem "kuno" sehingga memerlurkan pengecekan oleh tenaga manusia.

Ahok menyebut sistem e-budgeting yang digagas oleh dirinya sewaktu menjadi orang nomor satu di Ibu Kota itu untuk mencegah adanya oknum PNS dan DPRD yang menjelma menjadi maling saat penyusunan APBD.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ujarnya kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).

Menurut dia, dengan e-budgeting masyarakat bisa mengetahui semua pengeluaran dan pemasukan yang ada di dalam APBD.

"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon," katanya.

Sebelumnya, Anies mengatakan, munculnya anggaran-anggaran yang tak masuk akal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 lantaran e-budgeting buatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih menggunakan sistem kuno.

Seperti diketahui, ditemukan anggaran yang tak masuk akal dalam KUA-PPAS tahun 2020. Di antaranya adalah pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp 82 miliar dan pembeliaan bolpoin sebesar Rp 123 miliar. Jika ditotal, anggaran lem aibon dan bolpoin tersebut mencapai Rp205 miliar.

Baca Juga : Anies Keluhkan e-Budgeting Era Ahok, PDIP : Jangan Salahkan Mesin!

Ia menilai sistem e-budgeting itu masih mengandalkan tenaga manusia untuk melakukan pengecekan kepada setiap item anggaran yang dimasukkan.

"Apakah sistem itu baru kali ini? Tidak. Berarti mengandalkan manusia selama ini. Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia. Bedanya mau dipanggungin sama enggak. Betul enggak? Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya," kata Anies di Balai Kota, Rabu 30 Oktober 2019.

(Angkasa Yudhistira)