Kelola e-KTP, Tito Diingatkan Jangan Sampai Berurusan dengan KPK

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk berhati-hati di dalam mengelola anggaran e-KTP agar tak ada berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut dikatakan Johan Budi dalam rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

“Tapi jangan sampai, sekali lagi saya ingatkan, karena ini persoalan e-KTP pak, dan pak Mendagri tahu waktu itu (jabat) Kapolri kan? bahwa e-KTP itu ada persoalan pak di KPK,” ungkap Johan.

Karena itulah, Johan Budi mengingatkan agar mantan Kapolri itu berhati-hati dan jangan sampai terulang kembali ihwal e-KTP ini.

“Karena itu saya mengingatkan, yang hati-hati gitu loh pak, jangan sampai terulang lagi,” tutur Johan.

Baca Juga: Tak Telat Lagi, Mendagri Tito Karnavian Dipuji Ketua Komisi II DPR RI

Selain itu, Johan Budi tutur mempertanyakan harga blangko e-KTP. Apakah dengan harga yang kisaran Rp10 ribu itu terdapat chip di dalamnya sebagaimana yang dahulu digaungkan.

“Apakah sekarang ini ada chip-nya tidak? Kalau yang saya pegang itu kertas biasa, kalau enggak salah di glokdok Rp1500, enggak ada chipnya ini,” tanyanya.

“Saya lapor ke pak Mendagri juga. Sebagai masukan ke pak Mendagri untuk mengawasi pekerjaan dari anak buahnya,” tambah Johan.

(Edi Hidayat)