Jendral Haftar, yang dijuluki sebagai orang kuat di kalangan militer Libya, telah aktif berpolitik selama lebih dari empat dekade dan merupakan salah satu sekutu dekat Gadaffi hingga perselisihan di antara pada akhir 1980-an, yang memaksanya hidup di pengasingan di AS.
Apa reaksi setelah pengesahan RUU tersebut?
Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay, mengatakan pengesahan UU itu sebagai "sinyal politik" kepada pasukan Jenderal Haftar.
"Mosi pemerintah Libia penting untuk melindungi kepentingan negara kita dan demi perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu melalui cuitannya di Tweeter setelah pemungutan suara.
Sebaliknya, Mesir mengatakan UU tersebut merupakan "bentuk pelanggaran nyata" Turki atas hukum internasional.
"Mesir memperingatkan konsekuensi atas intervensi militer Turki di Libia dan menekankan bahwa intervensi itu akan membawa dampak negatif bagi stabilitas di kawasan Mediterania," sebut Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan.
Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi, menggelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional untuk membahas "intervensi militer asing" di Libia.
Sebelum RUU itu disahkan, Erdogan membahas konflik Libia dengan Presiden AS Donald Trump melalui telepon, kata kantor kepresidenan Turki.
Trump dan Erdogan "menekankan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan masalah-masalah regional," sebutnya.
Erdogan juga diperkirakan akan membahas Libia dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pekan depan.
(Rahman Asmardika)