Jadi Penyangga Ibu Kota Baru, Kalbar Proyeksikan Pemekaran Wilayah

Sementara itu, Pengamat Perencanaan Pembangunan Daerah dari Pontianak, Rusnawir Hamid mengungkapkan pemekaran provinsi baru harus segera direalisasikan.

Demikian juga dengan jalur kereta api khusus produksi yang mengintegrasikan kawasan pelabuhan dengan jalur kereta api dan kawasan industri.

"Tidak mungkin pengembangan daerah seluas itu hanya dibebankan kepada seorang gubernur saja. Soal pemekaran ini bukan lagi keinginan, tapi sudah jadi kebutuhan di Kalimantan Barat," ujarnya.

"Selanjutnya kebijakan perencanaan dan pembangunan yang lebih luas berbasis kepulauan, agar segera disusun, sehingga ada sinergi pembangunan antar daerah dan seluruh daerah dalam konstelasi pulau tadi. Sehingga misalnya pesatnya pembangunan antara Kalbar dan Kaltim, tidak terlalu jomplang,” lanjut Rusnawir.

Selain itu, dirinya juga mengusulkan untuk dilakukan pembangunan jalur kereta api khusus produksi yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada, serta kawasan industri. Jika dilihat dari karakteristik potensinya yang begitu besar, maka pihak investor swasta akan berminat.

Pemerintah Pusat, jelasnya lagi, juga harus memikirkan secara makro dampak langsung dan tidak langsung bagi pemindahan Ibu Kota Baru agar Kalbar, Kalteng, dan Kalsel mendapat manfaat.

"Perlu desain pembangunan infrastruktur untuk daerah penyangga, baik dari sisi pemekaran, jalur KA produksi, terintegrasi dengan pelabuhan dan kawasan Industri, agar pemerataan pembangunan dapat terwujud sebagai efek dari pemindahan Ibu Kota baru Negara,” katanya menegaskan.

(Khafid Mardiyansyah)