Gubernur Kalbar: Kami Sudah Siap untuk Pemekaran

Sementara mengenai moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang masih berlaku sampai saat ini, Midji sapaan akrabnya lebih melihat dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana pemekaran diprioritaskan untuk kawasan perbatasan.

"Itu jangan salah, kalau daerah perbatasan jadi pertimbangan seperti Papua, sebenarnya yang paling layak Kalbar. Karena (panjang) perbatasan Papua hanya 777 kilometer, nah Kalbar 972 kilometer, jadi kita 200 kilometer lebih panjang, ini harus jadi pertimbangan," paparnya.

Lalu soal ketersediaan anggaran pun ia merasa tak perlu dikhawatirkan. Kalbar sebagai provinsi induk siap mengeluarkan anggaran untuk provinsi persiapan (Kapuas Raya). Untuk tenaga ASN misalnya tinggal dibagi dengan yang ada di wilayah Kapuas Raya.

"Masalah gaji kan ngikut, jadi tidak ada alasan. Paling repot nanti infrastruktur pemerintahan, ya kami siapkan, saya raya mampu suapaya ada percepatan (pembangunan)," harapnya.

Sebagai contoh ia mengatakan kini pemerintah sudah membangun lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalbar. Untuk mengatur satu PLBN saja ia merasa sudah cukup merepotkan, apalagi ketika ada lima. Karena itu rasional jika pemekaran provinsi harus diwujudkan.

"Kalau saya berpikir sebagai politisi pasti tidak ingin (wilayah) kekuasaannya berkurang. Tapi saya berpikir untuk kepentingan masyarakat Kalbar, supaya infrastruktur cepat terbangun dan pelayanan dekat," ujarnya.

Ketika Kalbar sudah menjadi dua provinsi menurutnya tinggal bagaimana membangun infrastruktur penunjang sebagai kawasan penyangga ibu kota. Seperti disebutkan dia pembangunan tol atau rel kereta api khusus untuk menunjang kegiatan industri di kawasan pantai utara Kalbar.

"Nah Kalteng itu kan tidak ada pelabuhan laut, dia bisa ekspor lewat sini (Kalbar). Bahkan hitung-hitungan pun untuk negara Brunei kalau dia ekspor lewat Malaysia lebih cenderung (dekat) ke Kalbar, karena untuk menuju Cina daratan lebih dekat (dari) Kalbar," katanya.

Pembangunan tol atau rel kereta trans Kalimantan dirasa perlu diwujudkan untuk kebutuhan infrastruktur ke depan. "Dua-duanya boleh, tol itu kuncinya (pembangunan) Jembatan Kapuas III, kalau Kapuas III mulai, tol pasti mulai, harusnya," ucapnya.

Kembali mengenai DOB Provinsi Kapuas Raya, Midji mengaku sudah pernah menyampaikan langsung ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Komisi II DPR RI juga siap mendukung. Salah satunya lewat gubernur Kalbar terdahulu, Cornelis yang kini menjabat anggota Komisi II DPR RI.

"Bahkan Pak Cornelis juga mendukung, ketua Komisi II (DPR RI) sudah, DPD juga sudah kami sampaikan, bahkan DPD yang dari Kalteng mengajak sama-sama (mengusulkan pemekaran ke presiden)," tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)