DPR Sarankan Polri Dilibatkan Dalam Pembahasan Draft RPP Keamanan Laut

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan masih menggodok draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Keamanan Laut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni pun menyarankan jika pemerintah melibatkan Polri dalam membahas draft RPP Keamanan Laut, karena bersinggungan dengan harmonisasi antar-lembaga terkait pembahasan tentang kewenangan penyidikan.

“Saya mendapatkan informasi bahwa Polri tidak dilibatkan dalam penyusunan draft RPP Keamanan Laut. Bahkan draft RPP itu tidak diberikan kepada Polri,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (16/3/2020).

Menurutnya, penegah hukum dan penyidikan tindak pidana di perairan sesuai UU adalah kewenangan Polri. Dijelaskan Sahroni, dari draft RPP tersebut tampaknya ada keinginan menggabungkan dua lembaga yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang notabene berada di bawah Dirjen Pehubungan Laut Kementerian Perhubungan dan badan Keamanan Laut (Bakamla).

Secara prosedural, Sahroni menyebut seharusnya pemerintah terlebih dahulu membuat Rancangan Undang-undang sehingga ketika disahkan menjadi UU, pemerintah kemudian menjabarkannya dalam bentuk PP.