DPR Sarankan Polri Dilibatkan Dalam Pembahasan Draft RPP Keamanan Laut

“UU belum ada kok dibuat RPP. Harusnya dibuat RUU dulu. Kan PP adalah penjabaran dari UU. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden, untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan UU,” jelasnya.

Ia justru merasa aneh jika pemerintah berniat membentuk badan baru hanya berlandaskan RPP. Padahal menurutnya, sebuah badan dibentuk dengan landasan UU.

“Logika sederhananya rumuskan UU yang baru dulu, kemudian susun PP-nya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pada awal Januari 2020 lalu Presiden Jokowi dalam sebuah rapat terbatas memerintahkan Menko Polhukan serta Menko Maritim dan Investasi menyelesaikan integrasi keamanan laut, yang ditindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan institusi yang memiliki kewenangan di laut.

(Awaludin)