JAKARTA – Pengamat Militer & Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, menilai optimalisasi sinergi TNI-Polri merupakan hal penting untuk stabilitas keamanan nasional.
Susaningtyas menjelaskan, hal tersebut dapat dicapai karena ada ketulusan dan keikhlasan semua pihak untuk menyatukan dua institusi besar yang memiliki kekuatan besar.
"Sinergi sangat penting untuk stabilitas keamanan nasional," kata Susaningtyas saat menjadi pembicara dalam Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) di Sesko AU, Lembang, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).
PKB Juang Tahun 2020 yang diikuti Perwira Siswa (Pasis) Seskoau Angkatan Ke-57, didampingi Komandan Seskoau Marsda TNI Samsul Rizal, para Pejabat Seskoau, Dosen dan Patun Seskoau. Berbeda dari tahun sebelumnya dengan dihadapkan kondisi pandemi Covid-19, penyelenggaraan pembekalan ini diikuti secara daring oleh 1.543 orang terdiri dari 267 Pejabat Lembaga Pendidikan TNI dan Polri, dan 1.276 Perwira Siswa atau Peserta Didik terdiri atas 214 orang dari Sesko TNI, 103 orang dari Sespimti Polri, 251 orang dari Sespimmen Polri, 499 orang dari Seskoad, 241 orang dari Seskoal dan 235 orang dari Seskoau.
Kemudian Pasis Sesko TNI, Serdik Sespimti Polri, Pasis Sesko Angkatan dan Serdik Sespimmen Polri yang mengikuti kegiatan pembekalan PKB Juang selama satu hari ini merupakan salah satu program kurikulum Pendidikan di bawah Departemen Kejuangan dengan sejumlah materi pembekalan yang diterima dari Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Aziz, dengan Panelis Rektor Universitas Padjajaran Rina Indiastuti.
Ia mengungkapkan, stabilitas keamanan nasional akan mendukung program-program pembangunan nasional, termasuk pembangunan SDM yang unggul.
Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pernah menyebut, dalam membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi perlu kerja sama dan kolaborasi berbagai komponen bangsa untuk mencapai kemajuan dan keunggulan.
Menurut Susaningtyas, saat ini Indonesia menghadapi era perubahan yang harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan kemajuan.
Ia menjelaskan, Indonesia sudah menjadi bagian dari komunitas global. Globalisasi, lanjut dia, adalah proses integrasi internasional karena pertukaran gagasan, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.
"Sementara itu, TNI-Polri sangat berkepentingan terhadap kualitas generasi muda di masa depan. Dengan kualitas & nasionalisme yang mumpuni, akan menjadi mudah bagi TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya untuk bekerja sama membangun ketahanan nasional melalui pertahanan militer & nonmiliter," papar Susaningtyas.
Selain itu, ia menyebut, integrasi TNI-Polri harus mendapat dukungan dari masyarakat sipil, di tingkat pusat dan daerah.
"Masyarakat sipil berperan sebagai agen perubahan & pembangunan, terutama di daerah-daerah di mana kekuatan komponen bangsa lainnya belum memadai," ujarnya.
Ia mengatakan, peran ini perlu didukung berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan perekonomian yang berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional.
"Pembangunan ekonomi & stabilitas keamanan nasional sangat mempengaruhi tingkat keamanan suatu wilayah. Untuk itu, seluruh kekuatan komponen bangsa perlu membangun kualitas perekonomian dan stabilitas kemanan nasional. Karena jika suatu daerah tertinggal dalam pembangunan, rentan menghadapi ancaman yang dapat menganggu kegiatan masyarakat," tuturnya.
Ia mengungkapkan, integrasi TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya diasumsikan masing-masing entitas menyumbang kontribusinya terhadap stabilitas keamanan nasional sesuai tugas dan peran yang diatur undang-undang.
"Integrasi ketiga entitas tersebut wajib dipertahankan demi kelangsung pembangunan nasional, termasuk pembangunan SDM yang unggul," katanya.
Sementara itu, Susaningtyas menilai, ada beberapa upaya untuk mengoptimalisasi integrasi TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya, yang terbagi dalam tiga tingkatan.
"Tingkat Strategis: Membahas turunan produk perundang-undangan pertahanan militer & nirmiliter untuk memberikan maupun melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada, baik itu di TNI, Polri & komponen bangsa lainnya," ujarnya.
Upaya kedua adalah tingkat organisasi. "Fokus pada pengembangan koordinasi, kerjasama & komunikasi antara TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya," ucapnya.
Ia menerangkan, hal-hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kembali pemahaman jiwa korsa dan aplikasinya, sehingga solidaritas yang bersifat fanatisme yang salah dapat ditinggalkan.
"Meningkatkan & memperbaiki koordinasi inter & antar institusi, meningkatkan intensitas latihan bersama dalam menghadapi operasi gabungan untuk bencana alam, Covid-19, ataupun separatism; dan memperbaiki & meningkatkan kualitas kepemimpinan dari masing-masing lembaga, ujarnya.
Ketiga, Susaningtyas menjelaskan, adalah tingkat program yakni fokus pada peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan pendidikan di entitas masing-masing. Misalnya, memperbaiki tingkat kesejahteraan personel, baik materil dan non-materil, serta kompetensi personel melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan mereka sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
"Dengan kapasitas TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya yang semakin baik, akan terwujud kemantapan dalam koordinasi dan kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional," ucapnya.
Susaningtyas menerangkan, tingkatan program harus mampu beradaptasi dengan perkembangan globalisasi dan berbagai ancaman saat ini. Di antaranya paham radikal yang dapat merusak karakter manusia Indonesia yang unggul.
"Paham ini masuk melalui jejaring internet dan media sosial. Sudah saatnya integrasi TNI-Polri dan berbagai komponen bangsa lainnya memasukkan cyberwarfare sebagai bagian dari kompetensi untuk melawan kampanye global terorisme yang makin marak," ujarnya.
Ia menyebut, salah satu contoh adalah memperkuat kehadiran portal damai yang merupakan binaan BNPT dalam menggandeng komunitas anak muda & penggiat dunia maya untuk aktif menyukseskan “portal damai”.
Baca Juga : TNI-Polri Siap Kawal Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju
"Pembangunan SDM yang unggul dan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud tanpa adanya stabilitas keamanan nasional. Untuk itu, optimalisasi integrasi TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional merupakan kunci keberhasilan program pembangunan SDM yang unggul, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)