KPK Bisa Ambil Alih Perkara Jaksa Pinangki Asal Penuhi Syarat Ini

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengambil alih perkara dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari bila ada salah satu syarat terpenuhi. Syarat tersebut tercantum dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"KPK memahami harapan publik terkait penyelesaian perkara tersebut, namun semua harus sesuai mekanisme aturan main yaitu UU. KPK akan ambil alih jika ada salah satu syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 10 A terpenuhi," ujar Plt juru bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2020).

Adapun, dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

Baca Juga:  Bongkar Sosok yang Terlibat, Kejagung Ingin Jaksa Pinangki Segera Disidang

Pengambilalihan itu bisa dilakukan atas beberapa alasan. Poin pertama yakni adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.