“Pada acara ini peserta akan berbagi pengalaman tentang pengadaan publik dan konteks Beneficial Ownership di Indonesia terkait dengan tantangan yang ada, khususnya seputar transparansi. Kami juga akan membahas upaya dan kebijakan anti-korupsi substansial Indonesia, serta bagaimana dukungan Inggris melalui program Anti-Korupsi kami di Indonesia mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam bekerja dengan mitra-mitra kami termasuk UNODC, Layanan Digital Pemerintah, Kemitraan Kontrak Terbuka dan Kepemilikan Terbuka,” terangnya, dikutip dari siaran pers yang dikirim ke Okezone.
Sementara itu, Country Manager UNODC dan Liaison untuk ASEAN, Collie Brown mengatakan harus ada komitmen dari para pemimpin di setiap sektor jika praktik korupsi tidak akan ditolerir dan sanksi terberat akan diberikan dan ditegakkan terhadap mereka yang melakukan korupsi.
“Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pemantauan yang efektif juga harus ada. Selain itu, sistem yang dapat mencegah adanya konflik kepentingan dan transparansi dalam langkah-langkah pendanaan politik juga harus ada,” jelasnya.
Seperti diketahui, Inggris bekerja sama dengan Indonesia dalam inisiatif pencegahan korupsi melalui Program Anti-Korupsi Global. Termasuk kegiatan di Indonesia untuk memperkuat kapasitas otoritas dalam memerangi korupsi, meningkatkan transparansi Beneficial Ownership, dan digitalisasi pengadaan publik.
Kegiatan ini melengkapi Strategi Antikorupsi Inggris 2017-22, bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi korupsi dan memperbaiki iklim bisnis secara global.