Kasus Dugaan Korupsi, Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung

JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung kembali memeriksa Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan, berinisial S terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, saksi S diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Saksi S selaku Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan diperiksa terkait dengan Tipikor pada pengelolaan keuangan, dan dana investasi oleh badan pengelola jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," kata Leonard dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

Baca juga:  Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa 3 Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Lima Pihak Korporasi

Hingga Kamis 21 Januari 2021, Kejaksaan Agung telah memeriksa 15 orang saksi. Para saksi dimintai keterangan untuk mencari fakta hukum dan alat bukti atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang Tipikor pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," jelasnya.

Baca juga: Dewan Pengawas Blak-blakan soal Dugaan Penyelewengan Dana Investasi di BPJS Ketenagakerjaan

Penanganan kasus dugaan korupsi ini telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021.

Jam Pidsus Ali Mukartono mengatakan kasus dugaan korupsi PT BPJS Ketenagakerjaan mirip seperti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Diduga terjadi penyimpangan pada saham dan reksadana di BPJS Ketenagakerjaan.

"(Kasus BPJ Ketenagakerjaan) Hampir sama kayak Jiwasraya. Itukan terkait investasi juga. Dia punya duit investasi keluar. Uang negara pokonya," kata Ali saat ditemui di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Selasa 19 Januari 2021.